Meutia Hatta Ketum PKP Indonesia

Prof. DR. Meutia Hatta Farida Swasono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) masa bakti 2005-2010 menggantikan Almarhum Edi Sudradjat yang meninggal dunia awal tahun 2007. Mba Meutia sapaan akrab yang diberikan khusus oleh seluruh fungsionaris partai PKP Indonesia adalah pendiri partai dan merupakan salah satu deklator partai yang berlambang Garuda Merah Putih.

Meutia dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketum PKP Indonesia mengajak kepada fungsionaris PKP Indonesia dan seluruh warga negara agar tetap memegang teguh cita-cita proklamasi, kita harus secara konsisten mengawal negara sampai kapanpun dan terus menjaga untuk tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyoroti era globalisasi Meutia mengatakan, bahwa kita sebagai warga negara harus tetap mewaspadai globalisasi terutama globalisasi membahayakan persatuan Indonesia, manakala gloalisasi menumbuhkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang bahayanya sangat riil antara lain dengan masuknya paham-paham ideologis dan kekuatan-kekuatan ekonomis yang menyertai gloalisasi. Globalisasi telah menjadi topeng bagi kepentingan gloal yang tersembunyi, yang sering disebut neo-liberalisme dan neo-imperialisme, yaitu ideologi pasar bebas dan kapitalisme.

PKP INDONESIA merupakan salah satu organisasi massa partai politik yang bermula dari sekelompok putra-putri bangsa yang melihat bahwa penyelenggaraan negara mulai membawa rakyat semakin jauh dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dengan “diporak-porandakan” pilar-pilar kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang dipengaruhi oleh paham globalisme. Mereka yang sangat peduli akan perkembangan yang mengkhawatirkan ini berkumpul dan bertukar fikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, mereka sepakat membentuk gerakan, yang dinamakan GKPB singkatan dari Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa. Penggagas utama adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dibantu beberapa teman-teman lain yaitu Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala. GKPB didirikan pada pertengahan tahun 1998. Misi gerakan ini kemudian disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dengan membuka cabang-cabang GKPB di berbagai daerah.
Dalam perjalanan organisasi ini, terjadi diskusi di antara para penasehat dan sesepuh, diantaranya adalah Try Sutrisno dan Edi Sudradjat. Pada akhirnya disimpulkan, perlu dibentuk suatu wadah partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 1999. Namun di sisi lain, GKPB tetap melanjutkan misinya sebagai suatu gerakan moral di masyarakat. Tak berapa lama kemudian, dibentuklah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Januari 1999, dengan Ketua Umum Edi Sudradjat, dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, dan Udju S. Dinata. Sementara Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudhohusodo dan David Napitupulu tetap berjuang melalui GKPB.
Jadi, sebenarnya PKP lahir untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Sebab dinilai mulai marak muncul, komponen-komponen bangsa yang justru hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis multi dimensi dan membuka peluang bagi unsur-unsur asing untuk “masuk” dan menguasai negara kita. PKP juga ingin menegaskan bahwa untuk menjaga persatuan, harus mempunyai ideologi yang sama, ideologi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila.
Pada Pemilu 1999 PKP berhasil mencapai perolehan dukungan suara rakyat yang cukup membanggakan berbanding kesiapan sumberdaya yang minim serta tenggang waktu persiapan yang sempit. Hasil Pemilu 1999 menetapkan PKP sebagai partai politik yang tidak melampaui ketentuan electoral threshold (ET). Kongres PKP Tahun 2000 memutuskan untuk tetap menjadi peserta dalam Pemilu 2004. Maka PKP melakukan “metamorfosa” menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) sebagai bentuk jalan keluar atas pembatasan UU Bidang Politik. PKP INDONESIA merupakan suatu manifestasi kejuangan dengan misi strategis yang jelas dan tegas. Misi strategis itu adalah menjaga persatuan dengan mewujudkan keadilan, dalam wadah Negara Kebangsaan - Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai ini adalah Partai Kebangsaan yang memandang persatuan dan keadilan dalam satu tarikan nafas perjuangan. Untuk menjaga dan memelihara persatuan bangsa, sikap PKP INDONESIA sangat jelas dan tegas, yakni: KAMI PANTANG MENYERAH.